Bahwa karena perbuatan para tergugat jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, Tanah sengketa yang terletak di Kel. Lewoleba Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi NTT- Indonesia, dengan luas ± 1.440 m², batas-batas bidang tanah dan perincian ukuran adalah sebagai berikut: Timur: sepanjang 21 m² (dua puluh satu meter persegi ) yang berbatasan dengan tanah milik Patrisius Dua Witin, Barat: sepanjang 21 m² (dua puluh satu meter persegi ) yang berbatasan dengan Jalan, Utara: Sepanjang 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang berbatasan dengan tanah milik Martinus Kia Witin (penggugat), Selatan: Sepanjang 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang berbatasan dengan Jln (lorong), Adalah Sah Tanah Milik Penggugat;  
3. Menyatakan bahwa Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan para TERGUGAT,  PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita PENGGUGAT adalah: Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliard rupiah), total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000,00 (satu miliard dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT secara tanggung renteng;
6. Memerintahkan kepada para TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin PENGGUGAT untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada PENGGUGAT, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka PENGGUGAT dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Membebankan biaya perkara kepada para TERGUGAT;
9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

SUBSIDAIR.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);