PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang terletak dahulu di Desa Dua Wutun kini Desa Ria bao, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT- Indonesia dengan batas-batas; Timur: berbatasan dengan kali mati, Barat: berbatasan dengan Tanah milik Rahim kopong, Utara: Jln Raya Meenuju Desa Loang, Selatan: Bibir pantai; Adalah tanah Milik HUSEN PAYONG;
3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari HUSEN PAYONG;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad)
5. Menyatakan surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak / Sewa yang dibuat TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta akta – akta otentik yang terbit dalam peralihan hak kepemilikan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 27 Tahun 1993 atas nama HUSEN PAYONG adalah sah, berharga dan Bernilai hukum serta memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 01 Tahun 2021 atas nama TERGUGTA I dinyatakan tidak berharga/Tidak Bernilai hukum / tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan para TERGUGAT, para PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita PENGGUGAT adalah: Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliard rupiah); Total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000,00 (satu miliard dua puluh empat juta rupiah);
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng;
10. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin PARA PENGGUGAT agar segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada PARA PENGGUGAT, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka PARA PENGGUGAT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vorraad);
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

SUBSIDAIR.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);